Komentar
DKN.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y Thohari mengkhawatirkan bakal dominannya praktik plutokrasi dalam pemilu legislatif 9 April nanti. Artinya, calon legislatif (caleg) yang terpilih sangat ditentukan oleh kekayaannya. Artinya, hanya caleg kaya raya alias tajir saja yang bisa menyandang status wakil rakyat yang terhormat."Sekarang ini, hanya para caleg yang berkemampuan finansial untuk bisa memenangi pertarungan pemilu legislatif. Itu namanya politik plutokrasi," kata Hajriyanto di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (24/2).
Menurutnya, fenomena politik plutokrasi itu secara substansi telah mengalihkan sistem politik proporsional menjadi sistem politik personal yang sangat bebas. “Itu tidak sejalan dengan semangat UUD 1945, yang lebih menekankan pada sistem proporsional berbasis kepartaian. Apalagi UU pemilu itu menyebutkan peserta pemilu itu partai politik, bukannya caleg secara perorangan," jelasnya.
Sadar atau tidak, lanjut politisi Partai Golkar itu, plutokrasi sudah medistorsi eksistensi partai politik. Plutokrasi, ujarnya, juga mendorong terjadinya konflik kepentingan antarcaleg di internal partai politiknya sendiri.
Anehnya, sambung Hajriyanto, setelah caleg itu lolos menjadi anggota legislatif juga dituntut untuk taat kepada partai dan fraksinya yang ada di DPR. Jika membandel, seorang anggota dewan dengan sangat mudahnya diganti dengan alasan tidak disiplin.
“Demikian juga kalau dia memperjuangkan aspirasi konstituennya sementara partainya bersikap lain, anggota dewan yang bersangkutan pasti dicopot. Ini jelas paradoks," tegas Hajriyanto.
Karena itu dia menyarankan agar pemilu legislatif dikembali ke sistem proporsional tertutup. "Caranya melalui amandemen konstitusi berbasiskan kebudayaan, bukan politik praktis