Percepat Pembangunan Infrastruktur, Gubernur Siap Atasi Hambatan di Daerah

Percepat Pembangunan Infrastruktur, Gubernur Siap Atasi Hambatan di Daerah

Minggu, 07 Maret 2021


Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengadakan pertemuan dengan para Kepala Balai Kementerian PUPR di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Ahad (7/3). Tujuan gubernur melaksanakan pertemuan ini antara lain ingin mendengarkan beberapa usulan- usulan yang dimiliki dan mungkin sudah tersusun dan akan menjadi bahan perencanaan pembangunan.

Meski hari libur, aktivitas Gubernur Ansar untuk menggesa pembangunan infrastruktur di Kepri tak pernah libur. Salah satunya dengan melaksanakan pertemuan silaturahmi, karena keberadaan para kepala balai ini menurutnya sangat penting guna percepatan pembangunan infrastruktur di Kepri. Gubernur mengatakan akan selalu turun tangan mengatasi hambatan yang menghambat dan untuk itu ia akan berkomunikasi langsung terkait permasalahan yang bisa diselesaikan.


Dalam pembukaan rapat, Gubernur Ansar mengatakan bahwa beberapa prioritas yang menjadi solusi dari permasalahan infrastruktur di Kepri harus segera dicarikan solusinya.

“Prioritas kita pertama kita akan memulai dari titik tolak usaha penyelesaian banjir di Kepri yang kemarin terjadi, kemudian kita akan merevitalisasikan beberapa objek vital, kita juga akan meneruskan program penyediaan air bersih, kemudian akan merancang program revitalisasi rumah-rumah tidak layak huni masyarakat, dan pengembangan jalan-jalan nasional kita yang lebih kecil dibanding provinsi lainnya,” kata Gubernur Ansar.

Gubernur dalam penyampaiannya masih ada peluang bagi Pemprov Kepri melakukan pendekatan-pendekatan ke Pemerintah Pusat guna memastikan prioritas-prioritas tadi segera terealisasikan.

Gubernur juga mendorong agar seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri mengkomunikasikan apa yang menjadi kendala di daerah kepada Pemerintah Provinsi untuk disampaikan langsung ke Pemerintah Pusat.

“Kita akan bantu fasilitasi apabila nanti ada hambatan di jaring-jaringan ini, tugas kita adalah dimana terjadi hambatan-hambatan harus diselesaikan dan ini harus diseriuskan. Karena APBD kita kan terbatas, maka apabila kita sukses menyelesaikan semuanya akan menjadi referensi bagi kita untuk menambah peluang itu”, tambah gubernur.

Gubernur juga menekankan bahwa izin-izin merupakan salah satu kelengkapan yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh Kabupaten/Kota, terutama yang terkait dengan revitalisasi cagar budaya.

“Karena cagar budaya adalah objek sejarah yang istimewa yang juga sangat rentan dan jangan sampai merusak dari keindahan cagar budaya tersebut,” kata gubernur.

Gubenur juga memberikan perhatian khusus soal jalan-jalan nasional di Kepri yang masih sangat pendek. Menurutnya UU yang mengatur tentang jalan nasional di Indonesia mengibaratkan negara ini sebagai negara kontinental, sangat sulit untuk diaplikasikan di daerah dengan kondisi geografis kepulauan seperti di Kepri.

“Kita kan terasnya negara, kenapa jalan-jalan nasional kita masih sangat pendek. Terkait peralihan status jalan-jalan yang ada di Kepri ini harus kita beri perhatian juga,” ucap Ansar.

Gubernur meminta adanya fleksibilitas terkait status-status jalan yang ada di Kepri. Karena apabila ada jalan yang rusak maka nantinya kredibilitas Pemerintah Daerah yang dipertanyakan.

Turut hadir dalam silaturahmi ini Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman M. Yusril Mahyudin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Abu Bakar, Kepala Dinas Perhubungan Junaidi, Kepala Badan Kesbangpol Lamidi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera IV Tuti Sutiarsih, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Albert Rheinaldo, dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Faizal.

 

hms