Komentar
Karimun - Fraksi Partai Demokrat, DPRD Kabupaten Karimun mendesak Pemerintah Kabupaten Karimun untuk melakukan pembayaran kegiatan proyek TA 2020 kepada seluruh kontraktor. Fraksi Demokrat menilai tindakan ini perlu segera dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun sebagai wujud sikap maupun niat baik terhadap kontraktor yang nilainya kurang lebih mencapai 55Miliyar.
Desakan ini disampaikan Azmi, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun mengingat persoalan utang terhadap kontraktor yang hingga saat ini tidak jelas ujung pangkalnya.
Azmi menjelaskan, persolan ini sudah ada progres yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelesaian. Tetapi hingga saat ini Pemerintah Daerah belum melakukan realisasi seperti yang telah disepakati dalam rapat beberapa waktu lalu.
“Kesepakatannya terhitung tanggal 19 April 2021 sudah harus ada progresnya. Ini yang disampaikan Pemerintah Daerah dalam Rapat dan akan melakukan angsuran pembayaran, namun kenyataannya hingga saat ini tidak benar ada penyelesaian. Ini ada apa,”kata Azmi, Rabu (21/4/21).
Azmi mengatakan, Pemerintah Daerah semestinya merasa malu dengan persoalan ini. Dimana ada kurang lebih sekitar 450 kegiatan yang pengerjaannya sudah selesai dikerjakan namun penyelesaian pembayaran hingga saat ini belum juga terlaksana.
“Apa tidak malu Pemda ini, fisik yang dikerjakan kontraktor sudah digunakan masyarakat tetapi untuk pembayarannya belum juga dilakukan,”katanya heran.
Azmi memahami kondisi dan kesulitan para kontraktor saat ini, dimana mereka dihadapkan dengan pembayaran utang kepada pihak toko, belum lagi saat ini para kontraktor tersebut dihadapkan dengan Bulan Puasa dan menjelang Hari Raya.
“Coba, ketika mereka (kontraktor-red) tidak tepat waktu pengerjaannya pasti didenda. Tetapi jika Pemda menunda pembayaran hingga satu tahun dan malah ada hingga satu tahun setengah tidak mendapat sanksi apa-apa, ini kan tidak adil. Ibarat hukum tumpul keatas tajam kebawah,”paparnya.
Dalam persoalan ini, Azmi kawatir ratusan kontraktor akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dalam mendapatkan hak mereka. Dan tentu bila itu dilakukan pihak kontraktor kejadian tersebut akan mencoreng citra Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
“Mereka itu ada hak untuk menempuh jalur hukum, namun menurut hemat saya ini jangan sampai terjadi. Makanya Pemda segera selesaikan ini,”desaknya.
Azmi menjelaskan, Pemerintah Daerah tentu sudah memiliki konsep dan program yang matang sebelum mengadakan kontrak terhadap para kontraktor, sehingga pihak Pemda Karimun menerima kesepakatan kerja dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak kontraktor untuk dikerjakan.
“Artinya, sebelum pengerjaan ini diajukan tentu kontrak kerja antara kontraktor dan Pemerintah Daerah telah disepakati terlebih dahulu. Jadi dengan adanya penandatangan kontrak antara kedua belah pihak tentu sudah siap dengan segala konsekwensi yang akan dihadapi termasuk itu pembayaran,”katanya heran.
Untuk itu, Azmi mengingatkan Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut sehingga kedepan para kontraktor masih mau memberikan kepercayaan kepada Pemda Karimun dan siap bekerjasama dalam mewujudkan pembangunan.
“Segeralah selesaikan, jangan sampai mereka (kontraktor-red) memiliki jiwa apatis kepada Pemda Karimun, bisa-bisa ditahun mendatang pambangunan di Karimun bisa mati suri. Kita meyakini Bupati Karimun masih membutuhkan pihak-pihak kontraktor dalam mewujudkan pembangunan di Karimun, jadi realisakikanlah sesuai dengan yang sudah disepakati bersama,”pesannya.
Azmi memberi masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang selama ini sudah kondusif, dimana saat ini dimedia massa ada pemberitaan muncul akan rencana aksi demontrasi oleh para kontraktor pada bulan April ini.
“Kita tidak menginginkan aksi demo ini terjadi. Kita ketahui selama ini Kabupaten Karimun selalu kondusif apalagi kita masih berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Jadi kami berharap pemerintah daerah harus menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat,”pesannya.
Dari data yang dihimpun, berkembang khabar bahwa pembayaran dana proyek dari pemerintah Kabupaten Karimun tahun anggaran (TA) 2020 akan terealisasi pertengahan April 2021, namun hingga saat ini realisasi pembayaran tidak ditepati. Dan khabar penundaan ini juga menjadi alasan ratusan kontraktor untuk menggelar aksi demo pada bulan April 2021.
PN/dkn