Gubernur Kepri : Pemulihan Ekonomi dan Pengendalian Covid-19 Tetap Prioritas

Gubernur Kepri : Pemulihan Ekonomi dan Pengendalian Covid-19 Tetap Prioritas

Selasa, 04 Mei 2021


Tanjungpinang : Gubernur H. Ansar Ahmad menegaskan bahwa pemulihan ekonomi masih menjadi prioritas yang utama dalam perencanaan pembangunan di Kepri. Hal ini sejalan dengan penegasan Presiden Joko Widodo saat Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021. Selain itu, pengendalian Covid-19 juga disejalankan untuk menjadi prioritas program nasional.

“Program kita yang tak berubah sebagaimana disampaikan Bapak Presiden Jokowi adalah mensejahterakan rakyat. Juga kita akan bersama-sama membuat Kepri semakin maju,” kata Gubernur Ansar usai mengikuti secara virtual Pembukaan Musrenbangnas 2021 melalui video conference dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (4/5).


 

Saat membuka Musrenbang dari Istana Negara, Jakarta, Presiden Jokowi mengatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 masih diprioritaskan pada pemulihan ekonomi dan pengendalian pandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi akan menjadi sebuah pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah pasca merosotnya tingkat pertumbuhan ekonomi akibat dari pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 ini memberikan pelajaran yang luar biasa dalam perencanaan pembangunan kita. Sebaik apapun perencanaan yang sudah kita buat, kita juga harus siap untuk melakukan perubahan secara cepat untuk menyesuaikan dengan tantangan dan peluang-peluang,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa yang tidak berubah dari perencanaan pembangunan nasional ini yaitu untuk mensejahterakan rakyat dan untuk memajukan bangsa. Karena tantangan dan peluang yang ada di masa pandemi ini dapat berubah dengan sangat cepat maka pengadaptasian diri terhadap perubahan tersebut menjadi sebuah keniscayaan yang harus diterapkan.

Untuk mencapai hal tersebut, Presiden Jokowi membeberkan satu unsur yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini, yaitu persatuan dan sinergitas bangsa. Jokowi berpesan cara melawan pandemi ini adalah dengan tetap bersatu dalam keadaan yang sulit, para pendiri bangsa telah membuktikan hal ini.

“Disiplin protokol kesehatan, testing, tracing, treatment, dan vaksinasi membutuhkan dukungan dari semua dan seluruh komponen bangsa. Butuh keaktifan dari seluruh jajaran pemerintahan, dari pusat sampai daerah,” ucapnya.

Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir tidak luput dari perhatian Presiden Jokowi. Menurutnya di tahun 2021 ini penggunaan dan penerapan digitalisasi di banyak aspek kehidupan akan semakin deras. Dan ini harus sudah disiapkan dan diantisipasi oleh Indonesia.


 “Di masa seperti ini ketika pelayanan pemerintahan, pendidikan dan bisnis ritel tidak bisa secara luring, kita harus berubah cepat menggunakan instrumen daring. Ketika kita butuh data yang cepat, akurat, dan terintegritas yang kita butuhkan adalah teknologi digital,” himbau Presiden Jokowi.

Menghadapi kompetisi dunia yang semakin ketat maka kecepatan, ketepatan, dan efisiensi menjadi pondasi penting untuk kita bersaing. Menurut Presiden Jokowi, para perencana harus mempertimbangkan betul-betul perkembangan IPTEK.

“Kita harus menjadi bagian dari produsen teknologi itu sendiri. Kita harus memperoleh manfaat maksimal dari perkembangan teknologi, apalagi akan dimulainya konektivitas digital 5G,” sebutnya.


 

Sementara itu, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyebutkan bahwa tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Menurutnya tahun 2022 menjadi tahun kunci meletakkan kembali landasan untuk Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT).

“Pasca pandemi, dibutuhkan pertumbuhan 6% untuk membawa Indonesia menjadi negara maju sebelum tahun 2045,” ungkap Suharso.

Suharso kemudian menyimpulkan bahwa perlu redesain Transformasi Ekonomi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan menuju 6%. Karena tantangan Indonesia tidak saja di pemulihan ekonomi nasional, namun juga Transformasi Ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang.

 

Humas/dkn