Komentar
DinamikaKepriNews KEPRI – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri hingga bulan April 2021 masih jauh dari harapan.
Dalam rapat kordinasi Forkopimda yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu, (19/5/2021) lalu, serapan APBD Kepri hanya 10,08 % dengan pertumbuhan ekonomi 1,19 % Q1 Tahun 2021 lebih rendah dari Nasional.
Dengan serapan APBD yang rendah ini dinilai bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Pengamat Ekonomi, Sudirman Hadisaputro menilai serapan anggaran APBD per April 2021 sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara makro.
"Sehingga pembangunan ke depan yang telah dianggarkan akan terhambat. Kita kasihan dengan masyarakat," ujar Sudirman, Jum'at, (21 Mei 2021).
Ia melanjutkan, jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka dapat dipastikan akan menghambat pembangunan yang telah dirancang sejak awal.
"Bisa-bisa nanti pada tahun 2022, Pemerintah Pusat pasti enggan menggelontorkan banyak dana APBN ke Kepri ini. Karena minimnya serapan APBD," tegas Sudirman.
Ia juga menyayangkan, beberapa waktu yang lalu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengklaim jika serapan APBD ini terhambat karena ada pergantian sistem keuangan daerah. Kemudian diduga Ansar juga tengah merestrukturisasi APBD Kepri 2021.
"Agar APBD cepat terserap seharusnya, jalankan saja APBD itu. Kan APBD itu sudah disusun jauh-jauh hari. Jangan di restrukturisasi. Karena di Kepri ini 75 persen ekonomi bergerak karena adanya APBD," kata Sudirman.
Terakhir, ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kepri untuk mengatasi permasalahan penyerapan APBD yang anjlok ini, harus duduk bersama dan jauhkan ego masing-masing stakeholder.
"Pemprov harus mengetahui dulu permasalahannya apa. Dan Pemprov harus menyelesaikan perencanaan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sejak awal," tutur Sudirman.
Seperti diketahui, APBD Kepri tahun 2021 disahkan sebesar Rp 3,986 Triliun, dan mengalami peningkatan sebesar 0,7 persen atau sebanyak Rp 29 Miliar dari jumlah APBD Kepri tahun 2020 sebesar Rp 3,957
Triliun.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi pada kata sambutannya saat melakukan rapat kordinasi bersama Gubernur dan jajaran forkopimda Kepulauan Riau di Gedung Daerah Tanjungpinang, Rabu (19/5/2021).
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi melihat bahwa Provinsi Kepri hingga saat ini hanya mementingkan belanja pegawai.
"Karena angka-angka yang saya lihat, yang tinggi itu baru belanja pegawai, tetapi juga baru di angka 6,3 persen," kata Jokowi.
Lanjut Jokowi, minimnya realisasi belanja pada triwulan I ini juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya inflasi di Kepulauan Riau. "Padahal yang namanya perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Saya sudah sampaikan kepada Mendagri untuk mengingatkan semua daerah, agar menyegerakan belanja APBD, baik itu belanja aparatur dan belanja modal," tegasnya.
(*)