Komentar
Batam(dkn.co) - Provinsi Kepulauan Riau membutuhkan pos polisi terapung. Hal ini disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Brigadir Jenderal Arman Depari saat menerima kunjungan anggota Komisi III DPR RI, Dwi Ria Latifa, Rabu (13/5).“Wilayah Kepri ini sebagian besar perairan, jadi butuh pos-pos polisi terapung. Sehingga bisa meningkatkan pengamanan, mengantisipasi segala bentuk kejahatan, dan dapat respon cepat bila ada masyarakat khususnya di wilayah terpencil yang butuh bantuan,” papar Arman.
Menurutnya, melihat luasnya wilayah perairan Kepri, dibutuhkan banyak pos polisi terapung. Namun untuk tahap awal, Polda Kepri berharap bisa diwujudkan satu titik terlebih dulu.
“Bila terbukti efektif, maka bisa ditambah sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Selain itu, Polda Kepri juga mengusulkan pengadaan helikopter amfibi. Karena helikopter yang ada saat ini berstatus BKO dari Mabes Polri, dan bukan jenis amfibi. Sementara, kapal yang dimiliki Polda Kepri saat ini belum mampu berlayar hingga Natuna dan Anambas yang merupakan perairan terbuka dengan gelombang tinggi.
Dwi Ria Latifa berjanji akan membawa usulan tersebut ke rapat paripurna usai masa reses mendatang. Dan ia pun sepakat tentang pentingnya keberadaan pos polisi terapung untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan ini, sehingga akan diupayakan untuk terealisasi.
“Kami juga akan usulkan tambahan peralatan seperti kapal yang besar agar bisa mengamankan Kepri. Karena merupakan wilayah terdepan dan rawan tindak kejahatan di perairan,” kata Ria.
Untuk helikopter amfibi akan diusulkan pengadaannya bersamaan dengan penambahan peralatan, jika dirasa sudah sangat diperlukan di wilayah Kepri.(red/mcb)