Komentar
Dinamika Kepri - Rencana pengendalian konsumsi BBM subsidi tengah dirancang. Teknis pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap, namun sebelum beroperasi pemerintah telah melakukan uji coba sistem monitoring dan pengendalian (SMP) secara menyeluruh."Alat ini mesti diuji coba dulu seberapa jauh keandalannya. Kalau bagus, langsung jalan," Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro di Jakarta, Jumat (17/5).
Hari ini ujicoba telah berjalan di SPBU Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Secara simultan, Kementerian ESDM juga akan menyiapkan aturan pengendalian, termasuk aturan bersama dengan PT Pertamina (Persero), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Kepolisian.
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memastikan, pemasangan alat kendali BBM akan terpasang paling cepat Juli 2013, dengan wilayah pemasangan di Jakarta, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Jumlah SPBU diestimasi mencapai 437 unit. Pemasangan terus dilakukan hingga Juni 2014 di Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat di 145 SPBU.
Alat pengendali akan terpasang ke 100 juta kendaraan. Ini terdiri dari 11 juta mobil penumpang, 80 juta motor, tiga juta bus, dan enam juta truk. Pelaksana teknis pengadaan serta pemasangan adalah PT Inti (Persero).
PT Inti akan menanggung investasi SMP dan selanjutnya Pertamina menyewanya selama lima tahun dengan membayar ongkos Rp 20 setiap liter BBM subsidi yang dijual melalui SPBU